JAKARTA, DataSelebes.Id – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep akan mengumumkan langsung identitas sosok J, yang bakal menjadi ketua dewan pembina partai tersebut.
Penjelasan mengenai rencana pengumuman identitas J oleh Kaesang tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, Jumat (10/10/2025).
Awalnya, wartawan menanyakan tentang nama-nama pengurus PSI yang telah disahkan oleh Menteri Hukum.
Raja Juli mengatakan, nama-nama yang ia serahkan untuk ditandatangani oleh Menkum adalah nama-nama yang ia sebutkan saat pelantikan beberapa waktu lalu.
“Nama lengkap sudah saya bacakan ketika pelantikan yang lalu, ketua dewan pembina, dewan pendiri, semua sudah saya bacakan,” ucapnya, dikutip dari berita video Kompas.TV.
“Apa yang saya bacakan itulah yang kemudian kami serahkan kemarin kepada Bapak Menteri Hukum,” ucapnya.
Saat ditanya mengenai sosok inisial J yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina PSI, ia mengatakan, nantinya akan diumumkan oleh ketua umum.
“Nanti saya buka ya, dan nanti Mas Ketum yang akan mengumumkan ke publik ya,” ujarnya.
Meski menyebut identitas sosok J akan diumumkan langsung oleh ketua umum, ia tidak menjelaskan secara pasti rencana waktu pengumuman tersebut.
“Insyaallah, secepat mungkin,” ucapnya.
Sebagai informasi, hari ini PSI resmi menerima SK mengenai pengesahan kepengurusan hingga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Raja Juli berharap SK yang diterima dari Menteri Hukum akan membawa kabar baik untuk segenap kader PSI.
“Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi, dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI,” ujarnya.
Sebelumnya, Supratman mengatakan, dirinya telah menandatangani SK kepengurusan PSI.
“Saya baru menerima suratnya kemarin, dan hari ini sudah selesai. Kemarin malam saya tanda tangani SK PSI,” tuturnya.
“Karena itu, sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya adalah partai politik.” (KOMPAS.TV)
