PALU, DataSelebes.Id – Muhlis U Aca undang peserta Padat Karya Tatanga untuk mengikuti penjaringan aspirasi masyarakat atau reses yang berlangsung di kediaman pribadinya, Jalan Keramik, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Jumat, 24 Oktober 2025.
Pada reses yang juga dihadiri Kabag Umum DPRD Kota Palu, Mardiah, Camat Tatanga, Mohammad Yusuf, serta utusan Dinas Pekerjaan Umum, Aris serta perangkat Kelurahan Duyu, sejumlah warga melalui Ketua RW/RT menyampaikan beberapa aspirasi.
Diantaranya adalah Ketua RW 04, Masria mengungkapkan, bahwa dia sudah sejak 10 tahun lalu pada berbagai kesempatan pada forum termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
“Kasian anak-anak kita ini, di sini ada SMP, tapi SD nya tidak ada, bahkan untuk sekolah harus ke Balane atau ke sekolah-sekolah yang semua jauh dari sini,” keluh Masria.
Beberapa aspirasi lain yang disampaikan kepada Muhlis melalui para ketua RT adalah akses lorong jalan di beberapa lingkungan yang ketika turun hujan sulit dilewati kendaraan.
“Di lingkungan kami pak, ada lorong yang juga menuju madrasah, sudah pernah di Paving tapi itu dana swadaya masyarakat, dan sekarang sudah rusak parah, bahkan kalau ada mobil lewat, ban mobilnya jatuh ke selokan karena Paving rusak dan menghindari lobang,” kata Fatma, Ketua RT 02 RW 01, Kelurahan Duyu.
“Diantara lorong yang ada, lorong kitorang sudah yang paling jelak pak,” sela Vita, warga RT 2 RW 2.
Nining, warga RT 05 RW 05, mengeluhkan adanya genangan air akibat pipa bekas PDAM yang bocor.
“Karena airnya keluar terus, aspalnya sampai ta angkat pak,” ucap Nining.
Menanggapi beberapa aspirasi warga diatas, Muhlis memulai pembicaraan dengan candaan yang ditujukan kepada peserta Padat Karya.
“Silahkan sampaikan semua, kalau masih ada yang belum tersampaikan malam ini, kebetulan saya ini juga tinggal di Duyu, bisa disampaikan lain hari melalui ketua-ketua RT nya. Asal jangan minta kenaikan honor Padat Karya saja, kalau soal honor sampaikan langsung ke walikota atau camat,” ucap Muhlis.
Menjawab asulan pembangunan sekolah dasar, kata Muhlis hal ini sudah dibahas dengan walikota sebelumnya, yakni masa Hidayat.
Dia menjelaskan, bahwa untuk lokasi pembangunan SD sebenarnya sudah ada, bahkan dari usulan semula agar dibangun minimal tiga ruang belajar dahulu, tetapi walikota Hadiyanto Rasyid justru mengaku sekalian akan membangun enam ruang belajar. Tetapi, karena masih terkendala soal anggaran, sehingga hingga hari ini belum terealisasi.
Terkait honor padat karya, Camat Tatanga, Mohammad Yusuf mengatakan, benar bahwa dana padat karya melekat di kecamatan, tetapi untuk pembayaran honor, selama ini terkendala pada laporan pengawas yang sering lambat dimasukkan.
Meski demikian, Yusuf mengaku pembayaran honor tidak pernah sampai diatas tanggal 20 bulan berjalan.
“Jadi pak, tidak benar kalau keterlambatan honor itu sampai tanggal 27,” kata Yusuf.
Untuk aspirasi warga menyangkut infrastruktur, Aris dari Dinas PU Kota Palu menjawab beberapa aspirasi warga tersebut.
“Pipa PDAM di sungai manonda besok kami akan turunkan tim untuk meninjau permasalahannya dimana,” kata Aris.
Untuk infrastruktur jalan, Aris menerangkan bahwa ada pembagian tugas yang menangani akses jalan, untuk lorong melekat kewenangan pada dinas permukiman rakyat, sedangkan untuk akses jalan utama menjadi kewenangan dinas pekerjaan umum.
“Kalau mendengar penjelasan bapak/ibu tadi kemungkinan besar menjadi kewenangan dinas permukiman, tapi kami akan berkoordinasi antara PU dan permukiman,” ucap Aris.
Pada kesempatan itu, Aris juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Dinas PU yang tahun sebelumnya menerima anggaran sebesar Rp 98 milyar, tahun ini hanya menerima sebesar Rp 13 milyar.
Untuk itu, Aris berharap peran serta dari masyarakat untuk turut serta menjaga dan merawat selokan di lingkungan masing-masing, misal membersihkan tumpukan material pasir dan batu maupun tumpukan sampah di selokan sekitar rumahnya.
“Makanya kami berharap, kepedulian dan peran serta bapak ibu sekalian untuk menjaga selokan di lingkungan rumahnya. Untuk perbaikan lorong yang rusak, mungkin nantinya bisa pakai sistem kolaborasi antara anggaran PU dengan Pokir anggota dewan,” tutup Aris. (*)
